perantara dalam perdagangan

PERANTARA DALAM PERDAGANGAN

Principal/pemberi kuasa→ perantara→ pihak ketiga

      Perantara

Merupakan penghubung antara pengusaha yang memberi kuasa di mana perantara ini yang akan melakukan perjanjian atau perikatan dengan pihak ketiga

      Jenis perantara:

1.      Di dalam perusahaan

Berdasarkan perjanjian perburuhan. Terdapat dalam pasal 1601 BW. Contoh: pelayan toko, kasir, manajer, pimpinan perusahaan, sales dan sebagainya.

2.      Di luar perusahaan

Berdasarkan perjanjian pemberian kuasa. Terdapat dalam pasal 1792-1819 BW. Contoh: makelar, komisioner, ekspeditur, agen

      Hubungan hukum

1.      Perantara melalui perjanjian perburuhan

§  Dasar hukum : pasal 1601 BW

§  Kedudukan principal lebih tinggi dari perantara

·         Principal / majikan : pemberi perintah

·         Perantara : buruh yang diperintah

§  Sifatnya tetap

2.      Perantara melalui perjanjian pemberian kuasa

§  Dasar hukum : pasal 1792-1819 BW

§  Kedudukan principal sejajar dengan perantara

·         Untuk dan atas nama principal

·         Untuk kepentingan principal

·         Ada unsur perwalian

§  Sifatnya tidak tetap

      Perjanjian pemberian kuasa

§  Dasar hukum : pasal 1792-1819 BW

§  Definisi pemberian kuasa (pasal 1792 BW)

Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian seseorang memberikan kuasanya kepada orang lain yang menerimanya untuk atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan suatu kuasa.

§  Penentuan upah (pasal 1794 BW)

Perjanjian kuasa bersifat cuma-Cuma, kecuali diperjanjikan sebaliknya. Jika upah tidak ditentukan dengan tegas, maka tidak boleh lebih dari yang ditentukan pasal 411 BW.

      Jenis perjanjian pemberian kuasa (pasal 1705 BW)

a.       Khusus : mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih

b.      Umum : meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa

      Bentuk perjanjian

·         Akta otentik

·         Akta di bawah tangan

·         Lisan

·         Surat

      Makelar

      Dasar hukum : pasal 62-73 KUHD

      Syarat makelar :

§  Syarat formal

a.       Harus seorang pengusaha (pasal 62 ayat (1) KUHD)

·         Dilakukan secara terang-terangan atau tidak melanggar hukum

·         Profesi sehari-hari atau terus-menerus

·         Orientasi untuk mencari keuntungan

b.      Diangkat oleh presiden atau pejabat yang ditunjuk (pasal 62 ayat (1) KUHD)

c.       Mengangkat sumpah di Pengadilan Negeri setempat (pasal 62 ayat (2)

§  Syarat materiil

a.       Ahli dalam bidangnya

b.      Harus mengikuti ujian dan lulus dalam ujian tersebut

      Contoh makelar : broker, pialang saham

      Jenis  pengangkatan makelar (pasal 65 ayat (1) KUHD)

a.       Umum

Yaitu makelar yang diangkat untuk segala jenis mata usaha dagang

b.      Khusus

Yaitu makelar yang diangkat hanya untuk jenis mata usaha dagang tertentu sebagaimana disebutkan dengan jelas dalam akta pengangkatannya.

      Hubungan hukum Principal, Makelar, dan Pihak ketiga

Keterangan:

·         Principal menunjuk makelar melalui suatu perjanjian pemberian kuasa. Dalam perjanjian tersebut akan ditentukan mengenai kekuasaan-kekuasaan makelar.

·         Makelar kemudian mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, di mana perbuatan hukum ini hanya sebagai pelaksana amanat dari pemberi kuasa.

·         Dengan dilakukannya perbuatan hukum antara makelar dengan pihak ketiga, maka timbul perikatan atau hubungan hukum antara principal dengan pihak ketiga.

·         Makelar dalam melaksanakan tugasnya, bertindak untuk dan atas nama principal. Sehingga dalam hal ini, makelar hanya sebagai perantara.

      Sifat hubungan hukum

1.      Hubungan principal-makelar bersifat sementara atau tidak tetap.

2.      Makelar bertindak untuk kepentingan dan atas nama principal.

3.      Makelar bukan para pihak (sehingga tidak dapat dituntuk sebagai tergugat, namun hanya sebagai turut tergugat).

4.      Makelar berhak atas upah atau provisi dari principal.

      Macam pekerjaan makelar

Ø  Pasal 64 KUHD : melakukan penjualan dan pembelian bagi principalnya atas barang-barang dagangan dan lainnya.

·         Kapal-kapal

·         Saham atau andil

·         Pencarteran kapal

·         Perutangan uang

·         atau lainnya

      Hak makelar

a.       Hak atas upah atau provisi dari principal

b.      Hak retensi atau menahan barang

      Kewajiban makelar

a.       Pasal 66 KUHD

Membuat pembukuan (buku saku dan buku harian), berisi:

·         Nama para pihak

·         Waktu transaksi

·         Waktu levering

·         Macam atau jenis dan jumlah barang

b.      Pasal 67 ayat (1) KUHD

Membuat kutipan pembukuan kepada pihak yang berkepentingan.

c.       Pasal 67 ayat (2) KUHD

Melakukan pembukaan pembukuan atas perintah hakim guna pemeriksaan perkara di pengadilan.

d.      Pasal 69 KUHD

Menyimpan contoh barang

e.       Pasal  70 KUHD

Bertanggung jawab atas keaslian tanda tangan surat berharga.

f.       Pasal 71 KUHD

Membayar ganti rugi, biaya-biaya, dan bunga.

      Larangan bagi makelar (pasal 65 ayat (2) KUHD)

·         Berdagang atau berusaha jenis barang yang sama dengan mata usaha principal yang diperantarainya.

·         Menjadi penjamin atas perjanjian atau perikatan yang diperantarainya.

      Sanksi bagi makelar

1.      Dibebastugaskan (pasal 71 KUHD)

§  Melanggar buku I, bab IV, bagian II KUHD.

§  Oleh pejabat yang mengangkat.

§  Masih dapat diangkat kembali.

2.      Dilepas dari jabatannya (pasal 72 KUHD)

§  Melanggar pasal 65 ayat (2) KUHD dan jatuh pailit.

§  Tidak dapat diangkat kembali (ppasal 73 KUHD)

      Komisioner

     Dasar hukum (pasal 76-85 KUHD)

     Pengertian

Ø  Pasal 76 KUHD

Orang yang menjalankan perusahaan dengan membuat perjanjian-perjanjian atas namanya sendiri, tetapi atas amanat dan tanggungan orang lain dengan menerima upah atau provisi.

     Ciri-ciri

1.      Pengusaha (pasal 76 KUHD)

2.      Bertindak untuk principal dan atas nama sendiri (pasal 76 KUHD)

3.      Tidak berkewajiban menyebut nama principal (pasal 77 ayat (1) KUHD)

4.      Boleh atas nama principal, termasuk perjanjian pemberian kuasa biasa (pasal 79 KUHD)

5.      Komisioner adalah pihak dalam perjanjian (pasal 77 ayat (2) KUHD)

6.      Tidak ada syarat pengangkatan resmi dan sumpah

     Contoh : Ray White, Era

     Konsekuensi bagian komisioner

1.      Bertindak atas nama sendiri (pasal 76 KUHD)

Keterangan:

§  Komisioner terikat langsung dengan perikatan (pasal 77 ayat (2) KUHD)

§  Principal tidak dapat menuntut pihak ketiga (pasal 78 KUHD), karena principal bukan termasuk para pihak, sehingga dasar untuk menuntut tidak ada.

§  Komisioner bertanggung jawab atas biaya, kerugian, dan bunga jika wanprestasi. (pasal 1800 ayat (1) BW)

2.      Bertindak dengan nama principal (pasal 79 KUHD)

Keterangan:

§  Jika atas nama principal, maka hanya berlaku perjanjian pemberian kuasa biasa.

§  Dia hanya sebagai perantara biasa dan bukan termasuk para pihak.

§  Dia tidak memiliki hak mendahului

     Hubungan hukum Principal, Komisioner, dan Pihak ketiga

Keterangan:

·         Principal mengadakan perjanjian pemberian kuasa dengan komisioner.

·         Perjanjian ini memiliki sifat khusus dan biasa, disebut dengan “perjanjian komisi”.

·         Komisioner kemudian mengadakan hubungan hukum atau perikatan dengan pihak ketiga.

·         Secara legal, pemberi kuasa tidak ada hubungan hukum dengan pihak ketiga karena secara real yang memiliki hubungan hukum dengan pihak ketiga adalah komisioner.

     Perjanjian komisi

Merupakan perjanjian pemberian kuasa “khusus” dari principal kepada komisioner. Diatur dalam pasal 76-85 KUHD. Pengaturan ini berbeda dengan pasal 1792 -1819 BW tentang pemegang kuasa. KUHD mengatur secara khusus tentang komisioner. Berikut perbandingannya:

1.      Pasal 1792 BW : pemegang kuasa bertindak atas nama principal

Pasal 76 KUHD : komisioner bertindak atas nama sendiri

2.      Pasal 1794 BW : pemegang kuasa bertindak tanpa upah, kecuali diperjanjikan

Pasal 76 KUHD : komisioner mendapatkan upah

Berlakulah asas “lex specialis derogat legi generalis”. Jika terdapat perbedaan antara BW dengan KUHD, maka yang dipergunakan adalah KUHD.

     Hak khusus komisioner

1.      Hak mendahului

·         Dasar hukum : pasal 80-83 KUHD

·         Pengertian:

Hak istimewa komisioner atas barang-barang principal yang ada di tangan komisioner dalam rangka pemenuhan hutang atau penagihan komisioner:

a.       Untuk dijual

b.      Untuk ditahan guna kepentingan yang akan dating

c.       Yang dibeli dan diterima untuk kepentingan principal

·         Izin penjualan dari Pengadilan Negeri setempat

·         Harus memberitahu principal

2.      Hak retensi

·         Dasar hukum : pasal 86 KUHD jo pasal 1812 BW

·         Pengertian :

Hak kuasa untuk menahan barang sampai upah atau provisi dan biaya-biaya lain dibayar oleh principal.

·         Tidak boleh dijual

     Apabila terjadi pailit

Principal diwakili oleh curator dan komisioner akan didahulukan pelunasan upahnya daripada kreditur lain di mana pembayarannya dari budel pailit.

     Berakhirnya pemberian kuasa

1.      Meninggalnya si pemberi kuasa dan pemegang kuasa

2.      Dicabutnya pemberian kuasa oleh pemberi kuasa

3.      Pengembalian pemberian kuasa oleh pemegang kuasa

4.      Pengampuan, pailit, ketidak mampuan pemberi atau pemegang kuasa

     Berakhirnya perjanjian komisi

Ø  Pasal 1813 ayat (3) BW

Jika principal meninggal dunia, sedangkan tugas komisinya belum selesai, maka komisioner wajib menyelesaikan tugasnya sampai tuntas.

Ø  Pasal 1819 BW

Jika komisioner meninggal dunia, maka ahli warisnya yang wajib meneruskan tugas komisioner yang belum terselesaikan.

     Del creder

·         Adalah janji khusus dalam perjanjian komisi.

·         Berisi tentang jaminan komiisioner atas penyelesaian perjanjian (prestasi) yang menguntungkan principal.

      Ekspeditur

      Dasar hukum : pasal 86-90 KUHD

      Pengertian (pasal 86 ayat (1) KUHD)

Yaitu orang yang pekerjaannya menyuruh pihak pengangkut untuk menyelenggarakan pengangkutan atas nama sendiri dan untuk kepentingan principal.

      Tugas ekspeditur

Ekspeditur bertugas untuk mencarikan alat angkut yang tepat untuk mengirim barang.

      Kewajiban ekspeditur

Ekspeditur wajib membuat pembukuan (pasal 86 ayat (2) KUHD)

      Tanggung jawab ekspeditur

1.      Ekspeditur bertanggung jawab pada principal.

2.      Ekpeditur bertanggung jawab untuk mencari alat angkut yang tepat.

      Ciri-ciri ekspeditur

·         Bertindak atas nama sendiri (pasal 86 ayat (1) KUHD)

·         Untuk kepentingan principal. (pasal 86 ayat (1) KUHD)

·         Bertanggung jawab pada principal (pasal 87, 88 KUHD)

·         Bertanggung jawab terhadap ekspeditur antara yang dipakainya. (pasal 89 KUHD)

      Contoh ekspeditur : TIKI, Pos Indonesia, Fed Ex

      Hubungan hukum

      Sifat hubungan hukum

1.      Ekspeditur – Principal

Tunduk pada BW tentang perjanjian pemberian kuasa (pasal 1792-1819 BW)

2.      Ekspeditur – Pengangkut

Tunduk pada KUHD tentang perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan atau perjanjian pemindahan barang ialah perjanjian yang berupa hubungan hukum yang timbul karena pemindagan barang dan atau orang dari satu tempat ke tempat lain.

      Para pihak

a.       Ekspeditur dan pengangkut : merupakan pihak dalam perjanjian pengangkutan

b.      Pengirim dan penerima : BUKAN para pihak dalam perjanjian pengangkutan

      Rusaknya barang

1.      Penerima menggugat pengirim atas dasar alas hak yang sah.

2.      Pengirim menggugat ekspeditur.

3.      Penerima tidak dapat menggugat pengangkut atau ekspeditur karena penerima bukan pihak dalam perjanjian

      Ekspeditur antara

Ekspeditur antara dipekerjakan oleh pengangkut. Ekspeditur antara bertugas untuk menata barang, misalnya barang yang ada di pesawat atau yang berada si peti kemas. Apabila barang rusak di ekspeditur antara, maka yang bertanggung jawab adalah pengangkut.